newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 12 November 2026 – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta resmi menyatakan gugatan terkait surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah sekolah menengah atas (SMA) milik Gibran Rakabuming Raka gugur dalam persidangan yang digelar pada Kamis (12/11/2026). Putusan tersebut dibacakan oleh majelis hakim yang dipimpin Rachmadi setelah mempertimbangkan perkembangan hukum mengenai dokumen yang menjadi objek sengketa. Gugatan yang diajukan PT Mercy Toga Kirana dinyatakan tidak dapat dilanjutkan karena surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran telah dibatalkan melalui putusan Mahkamah Agung (MA). Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) juga telah mencabut dokumen tersebut sebagai tindak lanjut putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, majelis hakim menilai tidak terdapat lagi objek sengketa yang dapat diperiksa dalam perkara tersebut.
Dalam pertimbangannya, majelis hakim menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap perkara tersebut telah memenuhi ketentuan mengenai kewenangan peradilan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Namun, perkembangan hukum setelah putusan Mahkamah Agung menyebabkan keberadaan objek sengketa mengalami perubahan mendasar. Surat keterangan yang sebelumnya dipersoalkan oleh penggugat telah dinyatakan batal dan kemudian dicabut oleh instansi penerbitnya. Kondisi tersebut membuat pemeriksaan lanjutan dinilai tidak lagi memiliki dasar karena dokumen yang menjadi pokok gugatan sudah tidak berlaku. Hakim juga mempertimbangkan prinsip penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan dalam mengambil keputusan untuk menghentikan proses persidangan.
Perkara tersebut terdaftar dengan nomor 255/G/2026/PTUN.JKT dan diajukan oleh PT Mercy Toga Kirana terhadap Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen. Dalam proses persidangan, Gibran Rakabuming Raka berkedudukan sebagai pihak tergugat II intervensi karena memiliki kepentingan langsung terhadap dokumen yang disengketakan. Penggugat sebelumnya meminta pengadilan menyatakan tidak sah surat keterangan penyetaraan pendidikan bernomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019. Gugatan tersebut juga mempersoalkan aspek prosedural dan substansi penerbitan dokumen yang digunakan sebagai penyetaraan pendidikan tingkat SMA dari luar negeri. Namun, setelah Mahkamah Agung membatalkan dokumen tersebut melalui perkara lain, kedudukan hukum objek sengketa dalam gugatan PT Mercy Toga Kirana mengalami perubahan.
Pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran bermula dari perkara terpisah yang diajukan oleh H.M. Subhan. Dalam perkara tersebut, gugatan awalnya tidak diterima oleh PTUN Jakarta dan putusan itu kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Subhan selanjutnya mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung hingga akhirnya permohonannya dikabulkan melalui putusan Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026. Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran batal. Selain itu, MA memerintahkan instansi pemerintah yang menjadi tergugat untuk mencabut dokumen tersebut sesuai ketentuan hukum administrasi negara.
Menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung, Kemendikdasmen menerbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Nomor 206 Tahun 2026 mengenai pencabutan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat membenarkan bahwa dokumen pencabutan telah diserahkan kepada PTUN Jakarta dalam persidangan Kamis. Menurutnya, langkah tersebut merupakan pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk mematuhi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pencabutan itu sekaligus menegaskan bahwa surat keterangan yang sebelumnya diterbitkan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Setelah menerima dokumen tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa pemeriksaan terhadap gugatan yang masih berlangsung tidak perlu diteruskan karena objek sengketanya sudah tidak ada.
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan gugatan PT Mercy Toga Kirana gugur dan menghukum penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp457.000. Hakim juga menegaskan bahwa tidak tersedia lagi ruang pemeriksaan maupun pembuktian terhadap gugatan yang telah dinyatakan gugur tersebut. Menurut majelis, keputusan itu diperlukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menghindari kelanjutan sengketa terhadap dokumen yang sudah dibatalkan melalui putusan pengadilan sebelumnya. Wakil Menteri Atip Latipulhayat menyampaikan pandangan serupa dengan menyatakan bahwa persoalan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran telah selesai secara hukum. Sementara itu, kuasa hukum Gibran, Rullyandi, menyatakan akan terlebih dahulu melaporkan hasil persidangan kepada kliennya dan menunggu arahan mengenai sikap yang akan diambil setelah putusan dibacakan.
Putusan PTUN Jakarta menjadi perkembangan penting dalam penyelesaian sengketa administrasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Perkara ini memperlihatkan hubungan antara putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan kewajiban instansi pemerintah untuk melaksanakan konsekuensi administratifnya. Dengan dicabutnya dokumen yang menjadi objek sengketa, proses pemeriksaan terhadap gugatan PT Mercy Toga Kirana tidak lagi dilanjutkan. Meski demikian, putusan mengenai keabsahan surat keterangan perlu dibedakan dari penilaian terhadap seluruh riwayat pendidikan seseorang karena objek perkara secara khusus menyangkut dokumen administrasi penyetaraan. Keputusan tersebut juga menjadi pengingat mengenai pentingnya ketelitian dalam penerbitan dokumen resmi, kepatuhan terhadap putusan pengadilan, serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
