newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 4 November 2026 – Ratusan warga Chile menggelar demonstrasi di depan Istana Kepresidenan La Moneda, Santiago, pada Selasa (3/11/2026), untuk memprotes kebijakan pengurangan masa hukuman terhadap puluhan pelaku kejahatan seksual anak. Aksi tersebut diikuti sekitar 500 orang yang sebagian besar merupakan perempuan dan aktivis perlindungan korban kekerasan seksual. Para demonstran menuntut Menteri Kehakiman Fernando Rabat mengundurkan diri karena dianggap bertanggung jawab atas kebijakan kontroversial tersebut. Mereka juga meminta pemerintah memastikan keselamatan anak-anak dan memberikan perlindungan lebih kuat kepada korban kejahatan seksual.
Kontroversi bermula setelah terungkap bahwa Kementerian Kehakiman Chile memberikan pengurangan hukuman kepada 56 narapidana kasus kejahatan seksual terhadap anak sepanjang Maret hingga September 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 29 orang merupakan terpidana pemerkosaan dan 27 lainnya menjalani hukuman atas kasus pelecehan seksual anak. Pengurangan masa pidana diberikan melalui keputusan administratif dengan pertimbangan perilaku baik selama menjalani hukuman. Kebijakan tersebut memicu kemarahan masyarakat karena dinilai tidak sejalan dengan komitmen pemerintah dalam melindungi anak-anak.
Dalam demonstrasi yang berlangsung di kawasan pusat pemerintahan Santiago, peserta membawa poster dan mengenakan syal berwarna ungu sebagai simbol perjuangan melawan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mereka menyuarakan penolakan terhadap kebijakan yang dianggap memberikan keringanan kepada pelaku kejahatan serius. Sejumlah peserta menyampaikan kekhawatiran mengenai kemungkinan pelaku kembali melakukan tindak kekerasan setelah memperoleh pengurangan masa hukuman. Aparat kepolisian dikerahkan untuk menjaga keamanan selama aksi berlangsung.
Presiden Chile José Antonio Kast turut menghadapi tekanan politik setelah keputusan pemerintahannya menjadi perhatian luas. Kast mengakui bahwa pemberian pengurangan hukuman tersebut merupakan kesalahan negara terhadap para korban. Pemerintah kemudian menghentikan sementara pemrosesan keputusan serupa dan menyiapkan langkah legislasi untuk memperketat ketentuan pemberian keringanan pidana. Meski demikian, Kast tetap mempertahankan Fernando Rabat sebagai Menteri Kehakiman di tengah desakan agar pejabat tersebut dicopot.
Fernando Rabat sebelumnya menjelaskan bahwa keputusan pengurangan hukuman dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dan pertimbangan putusan Mahkamah Agung Chile. Menurutnya, pemerintah harus memperhatikan aturan yang berlaku terhadap narapidana yang memenuhi persyaratan tertentu. Namun, penjelasan tersebut mendapat penolakan dari sejumlah anggota parlemen dan organisasi perlindungan anak. Perdebatan juga muncul karena Chile telah memiliki aturan sejak 2022 yang membatasi pemberian keringanan hukuman kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak.
Tekanan terhadap pemerintah semakin meningkat setelah sejumlah partai oposisi mengumumkan rencana mengajukan proses pemakzulan terhadap Menteri Kehakiman melalui parlemen. Langkah tersebut bertujuan meminta pertanggungjawaban politik atas keputusan pengurangan masa hukuman yang telah ditandatangani. Kritik tidak hanya datang dari kelompok oposisi, tetapi juga sejumlah partai yang mendukung pemerintahan Kast. Mereka meminta evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pemberian keringanan hukuman serta kemungkinan peninjauan kembali keputusan yang sudah diterbitkan.
Gelombang demonstrasi di Chile menunjukkan besarnya perhatian masyarakat terhadap perlindungan korban kekerasan seksual anak dan kebijakan pemidanaan pelaku. Pemerintah kini menghadapi tuntutan untuk memperbaiki aturan sekaligus memastikan keputusan hukum tidak mengabaikan hak korban. Proses politik di parlemen dan pembahasan perubahan regulasi diperkirakan menjadi perhatian dalam perkembangan kasus tersebut. Sementara itu, kelompok masyarakat sipil terus mendesak adanya pertanggungjawaban yang jelas agar kebijakan serupa tidak kembali menimbulkan keresahan publik.
