newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 30 Agustus 2026 – Warga Islandia menolak usulan pemerintah untuk membuka kembali perundingan keanggotaan dengan Uni Eropa (UE) melalui referendum yang digelar pada Sabtu (29/8/2026). Hasil akhir menunjukkan kubu penolak atau No meraih 52,8 persen suara, sedangkan kubu pendukung atau Yes memperoleh 47,2 persen.
Hasil tersebut menjadi pukulan bagi pemerintahan Perdana Menteri Kristrún Frostadóttir yang mendukung pembukaan kembali pembicaraan dengan Brussel. Pemerintah sebelumnya mengajukan referendum untuk mengetahui apakah masyarakat ingin melanjutkan proses yang telah terhenti selama lebih dari satu dekade.
Selisih Suara Tipis
Referendum berlangsung dengan tingkat partisipasi yang tinggi. Sekitar 82,5 persen pemilih menggunakan hak suaranya dalam pemungutan suara tersebut. Selisih antara kubu No dan Yes mencapai hampir 13.000 suara.
Hasil pemungutan suara juga menunjukkan adanya perbedaan geografis. Wilayah Reykjavík cenderung mendukung pembukaan kembali negosiasi, sementara sebagian besar wilayah pedesaan memilih menolaknya.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa isu hubungan Islandia dengan Uni Eropa masih menjadi persoalan yang sangat terpolarisasi di masyarakat.
Kekhawatiran terhadap Industri Perikanan
Salah satu faktor utama yang mendorong penolakan adalah kekhawatiran terhadap masa depan industri perikanan Islandia. Sektor tersebut memiliki peran besar dalam perekonomian dan menjadi sumber penting pendapatan ekspor negara.
Kelompok yang menolak negosiasi khawatir keanggotaan UE dapat mengurangi kendali Islandia atas wilayah perairannya serta memengaruhi kebijakan pengelolaan sumber daya ikan.
Isu kedaulatan juga menjadi bagian penting dalam kampanye kubu No. Mereka menilai Islandia sudah memperoleh banyak manfaat dari hubungan ekonomi dengan Eropa tanpa harus menjadi anggota penuh UE.
Proses Keanggotaan Terhenti Sejak 2013
Islandia pertama kali mengajukan permohonan menjadi anggota Uni Eropa pada 2009, setelah krisis keuangan menghantam perekonomian negara tersebut. Perundingan keanggotaan kemudian berlangsung hingga 2013 sebelum dihentikan setelah terjadi pergantian pemerintahan.
Meski proses negosiasi dihentikan, permohonan keanggotaan Islandia secara hukum belum pernah secara resmi ditarik. Pemerintah pada 2026 kemudian mengajukan referendum untuk menentukan apakah perundingan tersebut perlu dimulai kembali.
Referendum kali ini sebenarnya bukan pemungutan suara untuk menentukan Islandia langsung masuk UE. Pemilih hanya menentukan apakah pemerintah boleh membuka kembali proses negosiasi. Jika pembicaraan berlanjut dan menghasilkan kesepakatan, keanggotaan tetap akan membutuhkan proses politik dan referendum lanjutan.
Hubungan dengan Eropa Tetap Berlanjut
Penolakan tersebut tidak berarti Islandia memutuskan hubungan dengan Uni Eropa. Negara berpenduduk sekitar 400 ribu jiwa itu tetap menjadi bagian dari European Economic Area (EEA) dan kawasan bebas perjalanan Schengen.
Melalui EEA, Islandia tetap memiliki akses ke pasar tunggal Eropa dan menerapkan banyak aturan yang sejalan dengan kebijakan UE, meskipun bukan anggota penuh blok tersebut.
Perdana Menteri Frostadóttir sebelumnya menyatakan akan menghormati hasil referendum. Dengan keputusan tersebut, upaya untuk membuka kembali perundingan keanggotaan UE kemungkinan besar akan kembali tertunda.
Bagi Uni Eropa, hasil referendum menjadi kemunduran dalam upaya memperluas keanggotaan di kawasan Eropa. Sementara bagi Islandia, keputusan tersebut menunjukkan bahwa mayoritas pemilih masih memilih mempertahankan hubungan dekat dengan UE tanpa mengambil langkah menuju keanggotaan penuh.
