Jakarta, 21 November 2026 – Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) terus menunjukkan perkembangan dalam kerja sama ekonomi, tetapi masih menghadapi hambatan besar ketika berhadapan dengan persoalan politik dan keamanan kawasan. Integrasi perdagangan, peningkatan investasi, serta pengembangan konektivitas antarnegara menjadi sejumlah bidang yang memperlihatkan kemajuan organisasi regional tersebut. Namun, keberhasilan ekonomi belum sepenuhnya diikuti kemampuan menghasilkan keputusan bersama dalam menangani konflik Myanmar dan sengketa Laut China Selatan. Kedua persoalan tersebut memperlihatkan perbedaan kepentingan di antara negara anggota yang memiliki kondisi politik, hubungan diplomatik, dan prioritas keamanan berbeda. Prinsip pengambilan keputusan berdasarkan konsensus juga membuat ASEAN membutuhkan persetujuan seluruh anggota sebelum menetapkan langkah bersama yang penting. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kemampuan ASEAN menjaga persatuan sekaligus mempertahankan perannya sebagai organisasi utama dalam menghadapi tantangan kawasan.
Kemajuan ekonomi ASEAN tidak terlepas dari kepentingan bersama negara anggota untuk memperluas perdagangan dan menarik investasi asing. Melalui berbagai kesepakatan ekonomi, negara-negara Asia Tenggara berupaya mengurangi hambatan perdagangan, memperkuat rantai pasok, serta meningkatkan konektivitas transportasi dan teknologi digital. Kerja sama tersebut relatif lebih mudah dijalankan karena setiap negara dapat memperoleh manfaat ekonomi meskipun memiliki sistem pemerintahan dan kebijakan luar negeri yang berbeda. Perusahaan multinasional juga memandang Asia Tenggara sebagai kawasan strategis untuk mengembangkan pusat produksi dan jaringan distribusi. Dalam KTT ASEAN di Manila pada November 2026, para pemimpin kembali membahas perdagangan, transformasi digital, ketahanan energi, dan pembangunan berkelanjutan. Akan tetapi, keberhasilan membangun kepentingan ekonomi bersama belum menghasilkan kesamaan pandangan mengenai persoalan keamanan. Ketika pembahasan menyentuh konflik politik dan kedaulatan negara, perbedaan kepentingan nasional menjadi jauh lebih sulit dipertemukan.
Krisis Myanmar menjadi salah satu contoh keterbatasan ASEAN dalam menyelesaikan persoalan politik di kawasan sendiri. Sejak pengambilalihan kekuasaan oleh militer pada Februari 2021, Myanmar menghadapi konflik berkepanjangan yang menyebabkan jatuhnya korban sipil dan perpindahan penduduk dalam jumlah besar. ASEAN sebenarnya telah menyepakati Konsensus Lima Poin pada April 2021 yang mencakup penghentian kekerasan, dialog antarpihak, bantuan kemanusiaan, serta peran utusan khusus dalam mendorong penyelesaian konflik. Namun, pelaksanaan kesepakatan tersebut menghadapi hambatan karena kekerasan masih berlangsung dan dialog politik yang inklusif belum menunjukkan kemajuan memadai. Dalam pertemuan pada 15 November 2026, para pemimpin ASEAN kembali menyampaikan keprihatinan terhadap situasi kemanusiaan dan mendesak penghentian serangan terhadap warga sipil. ASEAN juga mempertahankan pembatasan keterwakilan politik Myanmar dalam pertemuan tingkat tinggi hingga terdapat kemajuan nyata. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kesepakatan diplomatik belum tentu mampu menghasilkan perubahan apabila tidak disertai pelaksanaan yang efektif dan dukungan seluruh pihak yang terlibat.
Persoalan Laut China Selatan menghadirkan tantangan berbeda karena melibatkan kepentingan kedaulatan, jalur perdagangan internasional, dan persaingan pengaruh kekuatan besar. China memiliki klaim maritim luas yang bertumpang tindih dengan klaim sejumlah negara Asia Tenggara, termasuk Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Indonesia bukan pihak yang mengklaim wilayah kepulauan sengketa utama, tetapi memiliki kepentingan menjaga hak berdaulat di perairan sekitar Natuna Utara. Perbedaan posisi tersebut membuat negara anggota ASEAN tidak selalu memiliki tingkat kepentingan dan pendekatan diplomatik yang sama terhadap Beijing. Pada KTT ASEAN November 2026, pembahasan Kode Etik Laut China Selatan atau Code of Conduct dilaporkan telah mencapai kesepakatan sementara terhadap sekitar 80 persen isi draf. Meski demikian, sejumlah persoalan penting masih belum terselesaikan, termasuk mengenai kekuatan hukum kesepakatan yang nantinya diberlakukan. Perundingan yang berlangsung selama lebih dari dua dekade menunjukkan bahwa mencapai kesepakatan maritim membutuhkan lebih dari sekadar komitmen menjaga hubungan baik antarnegara.
Perbedaan hasil antara kerja sama ekonomi dan penyelesaian konflik politik memperlihatkan karakter ASEAN sebagai organisasi yang mengutamakan konsensus serta prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota. Pendekatan tersebut membantu menjaga hubungan diplomatik dan mencegah perpecahan terbuka, tetapi sekaligus membatasi kemampuan organisasi mengambil tindakan cepat ketika muncul krisis. Dalam bidang ekonomi, negara anggota dapat menjalankan kerja sama secara bertahap karena manfaatnya relatif mudah diidentifikasi dan disesuaikan dengan kebutuhan nasional. Sebaliknya, persoalan Myanmar menyangkut legitimasi pemerintahan dan perlindungan warga sipil, sedangkan sengketa Laut China Selatan berkaitan langsung dengan kedaulatan dan kepentingan strategis. ASEAN perlu mencari pendekatan yang memungkinkan perbedaan pandangan tetap dikelola tanpa menghambat tindakan bersama dalam menghadapi persoalan mendesak. Penguatan mekanisme diplomasi, bantuan kemanusiaan, dan kepatuhan terhadap hukum internasional menjadi bagian penting dalam menjaga relevansi organisasi tersebut. Keberhasilan ASEAN pada masa mendatang akan semakin ditentukan oleh kemampuannya mengubah kesepakatan politik menjadi langkah nyata, sehingga kemajuan ekonomi kawasan dapat berjalan seiring dengan stabilitas keamanan dan perlindungan masyarakat.






