Jakarta, 18 November 2026 – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengingatkan pentingnya memilih sosok wakil presiden baru yang memiliki kesamaan visi dan komitmen kuat terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, figur pengganti Gibran Rakabuming Raka tidak boleh menimbulkan persaingan kekuasaan di dalam pemerintahan yang dapat mengganggu pelaksanaan agenda nasional. Doli menekankan bahwa hubungan antara presiden dan wakil presiden harus dibangun atas dasar kepercayaan, kesetiaan, serta kemampuan bekerja sama dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa. Ia menggunakan istilah matahari kembar untuk menggambarkan kondisi ketika terdapat dua pusat kekuasaan yang berpotensi menimbulkan perbedaan arah kebijakan. Karena itu, Golkar berharap proses pemilihan wakil presiden menghasilkan figur yang mampu memperkuat kepemimpinan nasional tanpa menciptakan konflik kepentingan di lingkungan pemerintahan.
Pernyataan tersebut disampaikan Doli dalam program Head to Head CNN Indonesia TV pada Rabu (18/11) malam ketika membahas perkembangan pemilihan wakil presiden pengganti Gibran. Ia menilai figur yang dipilih harus mampu mendampingi Prabowo secara konsisten dan tidak memiliki kecenderungan menjadi pesaing politik di kemudian hari. Doli mengingatkan bahwa hubungan antara kedua pemimpin negara perlu mencerminkan konsep dwitunggal, yakni kerja sama yang kuat dalam menjalankan tanggung jawab pemerintahan. Menurutnya, kesamaan pandangan mengenai arah pembangunan dan prioritas kebijakan akan membantu menciptakan stabilitas politik. Ia juga menilai persoalan yang dihadapi Indonesia saat ini cukup kompleks sehingga membutuhkan koordinasi kepemimpinan yang solid dan tidak mudah terganggu oleh persaingan internal.
Doli menjelaskan bahwa tantangan pemerintahan tidak hanya berasal dari persoalan domestik, tetapi juga perkembangan situasi global yang dapat memengaruhi perekonomian dan keamanan nasional. Oleh karena itu, wakil presiden baru diharapkan memiliki kemampuan memahami persoalan strategis sekaligus membantu presiden mencari penyelesaian yang tepat. Ia menilai kesamaan cara berpikir dan pendekatan terhadap kebijakan menjadi faktor penting dalam membangun hubungan kerja yang efektif. Selain itu, figur pendamping presiden harus mampu menjaga komunikasi dengan kementerian, lembaga negara, serta berbagai kekuatan politik yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan hubungan yang harmonis, pelaksanaan program nasional diharapkan dapat berjalan lebih terarah dan tidak terhambat oleh perbedaan kepentingan di tingkat kepemimpinan.
Dalam kesempatan tersebut, Doli juga menyinggung pentingnya memastikan kendali pemerintahan tetap berada di tangan Presiden Prabowo sebagai pemegang kekuasaan eksekutif berdasarkan konstitusi. Ia menyampaikan pandangannya bahwa terdapat sejumlah perkembangan politik dan persoalan keamanan yang menunjukkan perlunya penguatan koordinasi di lingkungan pemerintahan. Salah satu persoalan yang disinggung adalah dugaan penyadapan terhadap presiden yang tengah menjadi perhatian aparat penegak hukum. Namun, dugaan tersebut tetap memerlukan pembuktian melalui proses hukum dan tidak dapat langsung dikaitkan dengan pihak tertentu tanpa dasar yang jelas. Doli berharap kepemimpinan nasional ke depan memiliki koordinasi yang lebih kuat sehingga berbagai gangguan politik maupun administratif tidak menghambat pelaksanaan tugas pemerintah.
Partai Golkar sebelumnya menyatakan akan menghormati keputusan Presiden Prabowo dalam menentukan calon wakil presiden yang diajukan melalui mekanisme konstitusional. Doli menilai presiden memiliki pemahaman mengenai kemampuan dan karakter figur yang dapat mendampinginya dalam menjalankan pemerintahan. Selain kesamaan visi, calon wakil presiden juga perlu memenuhi persyaratan hukum serta memiliki legitimasi politik dan sosial yang memadai. Golkar berharap proses pemilihan dapat berlangsung sesuai ketentuan konstitusi dengan mempertimbangkan kebutuhan pemerintahan dan kepentingan masyarakat luas. Melalui pemilihan figur yang tepat, hubungan presiden dan wakil presiden diharapkan dapat memperkuat efektivitas pemerintahan, menjaga stabilitas politik, serta mendukung penyelesaian berbagai persoalan nasional.







