Bandung, 13 November 2026 – Pemerintah Kabupaten Bandung belum mengambil sikap lebih jauh terkait vonis penjara terhadap dua terdakwa kasus korupsi yang melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Bandung Daya Sentosa (BDS). Perkara tersebut berkaitan dengan kerja sama pengadaan bahan pangan yang menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai Rp128,5 miliar. Pemkab Bandung memilih menunggu hingga seluruh proses peradilan selesai dan putusan memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkracht. Sikap tersebut disampaikan setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung menjatuhkan hukuman kepada dua terdakwa pada Kamis (12/11/2026). Pemerintah daerah menegaskan bahwa setiap pihak masih memiliki hak untuk menempuh upaya hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Bandung, Erwin Rinaldi, menjelaskan bahwa pemerintah daerah menghormati keputusan majelis hakim sebagai bagian dari proses penegakan hukum. Namun, pihaknya belum dapat memberikan kesimpulan akhir karena perkara tersebut masih memungkinkan berlanjut ke tahap berikutnya. Erwin menyampaikan bahwa keputusan pengadilan merupakan salah satu tahapan dalam upaya mencari keadilan atas peristiwa hukum yang terjadi. Menurutnya, pemerintah harus memberikan ruang kepada seluruh pihak yang terlibat untuk menggunakan hak hukumnya. Hal tersebut termasuk kesempatan mengajukan banding apabila terdapat pihak yang tidak menerima putusan. Karena itu, Pemkab Bandung memilih bersikap hati-hati sebelum menentukan langkah lanjutan.
Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung, majelis hakim menjatuhkan hukuman 16 tahun penjara kepada Direktur Utama PT Bandung Daya Sentosa, Yanuar Budinorman. Selain pidana penjara, Yanuar juga dikenai denda sebesar Rp1 miliar dengan ketentuan penggantian pidana apabila denda tidak dibayarkan. Majelis hakim turut membebankan kewajiban pembayaran uang pengganti sebesar Rp203.595.871 kepada terdakwa. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, harta benda miliknya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Jika hasil penyitaan tidak mencukupi, terdapat ketentuan pidana tambahan sebagaimana tercantum dalam putusan. Vonis tersebut dijatuhkan setelah majelis hakim menilai unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan telah terbukti dalam persidangan.
Terdakwa lainnya, Direktur PT Cahaya Frozen Raya, Castam, menerima hukuman lebih berat berupa pidana penjara selama 18 tahun. Majelis hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp1 miliar serta kewajiban membayar uang pengganti sekitar Rp128,32 miliar. Apabila uang pengganti tidak dibayarkan, harta benda terdakwa dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk memenuhi kewajiban tersebut. Jika nilai harta yang disita tidak mencukupi, terdakwa dapat dikenai pidana tambahan selama sembilan tahun. Kedua terdakwa dinyatakan bersalah dalam perkara korupsi kerja sama pengadaan ayam tanpa tulang bagian dada dan daging kerbau. Kerja sama pengadaan tersebut menjadi pokok perkara yang menyebabkan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar.
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, Elon Unedo Pinondang Pasaribu, menjelaskan bahwa putusan majelis hakim telah sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Menurutnya, hakim menerima pembuktian yang diajukan selama persidangan, termasuk mengenai perbuatan para terdakwa dan besaran kerugian keuangan negara. Kejaksaan pada prinsipnya akan menerima putusan apabila kedua terdakwa juga menyatakan menerima hukuman yang dijatuhkan. Namun, apabila terdakwa mengajukan banding, jaksa penuntut umum juga akan menempuh langkah hukum yang sama. Sikap tersebut diambil karena kejaksaan menilai putusan telah sejalan dengan tuntutan yang sebelumnya disampaikan. Hingga Jumat (13/11/2026), para pihak masih berada dalam tahap mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya.
Erwin menegaskan bahwa Pemkab Bandung tidak ingin mendahului proses peradilan yang masih berlangsung. Pemerintah daerah menghormati kewenangan aparat penegak hukum sekaligus hak para terdakwa untuk memperjuangkan kepentingannya melalui mekanisme yang tersedia. Menurutnya, keputusan yang belum berkekuatan hukum tetap masih memungkinkan mengalami perubahan apabila perkara berlanjut ke tingkat pengadilan lebih tinggi. Oleh sebab itu, pemerintah memilih menunggu kepastian hukum sebelum menyampaikan sikap lebih lanjut mengenai dampak perkara terhadap perusahaan daerah tersebut. Sikap menunggu bukan berarti pemerintah mengabaikan persoalan yang terjadi, melainkan memberikan kesempatan agar seluruh proses hukum berjalan sesuai ketentuan. Pemkab Bandung juga menekankan pentingnya menghormati hasil akhir yang nantinya ditetapkan melalui mekanisme peradilan.
Kasus korupsi PT Bandung Daya Sentosa menjadi perhatian karena melibatkan perusahaan milik daerah dan nilai kerugian negara yang mencapai ratusan miliar rupiah. Perkara ini sekaligus menyoroti pentingnya tata kelola perusahaan daerah, pengawasan kerja sama bisnis, serta transparansi dalam penggunaan sumber daya keuangan. Putusan pengadilan terhadap Yanuar Budinorman dan Castam menjadi perkembangan penting dalam proses penegakan hukum, meskipun belum bersifat final. Pemerintah Kabupaten Bandung menyatakan akan terus menghormati tahapan peradilan hingga diperoleh keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Sementara itu, kejaksaan masih menunggu sikap kedua terdakwa untuk menentukan apakah perkara akan berlanjut melalui upaya banding. Kepastian hukum nantinya menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mempertimbangkan langkah berikutnya dalam menyikapi persoalan yang melibatkan BUMD tersebut.





