newssportsaz_0q4zf1
Garut, 14 September 2026 – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM menyoroti alokasi anggaran pembangunan jalan yang disiapkan Pemerintah Kabupaten Garut pada 2026 karena dinilai belum proporsional dengan kebutuhan infrastruktur daerah. Menurutnya, kondisi jalan memiliki hubungan langsung dengan mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi, pelayanan publik, serta akses menuju kawasan produksi dan permukiman. Karena itu, anggaran pembangunan daerah perlu memberikan porsi yang memadai untuk memperbaiki ruas yang rusak maupun meningkatkan kualitas jaringan jalan. Ketimpangan alokasi dikhawatirkan membuat penanganan infrastruktur berjalan terlalu lambat dibandingkan tingkat kerusakan yang terjadi. Pemerintah daerah juga perlu menentukan prioritas berdasarkan kondisi nyata di lapangan, bukan sekadar membagi anggaran secara merata tanpa mempertimbangkan tingkat kebutuhan. Evaluasi terhadap struktur belanja dinilai penting agar anggaran 2026 dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Sorotan KDM terhadap pembangunan jalan tidak hanya berkaitan dengan besarnya anggaran, tetapi juga efektivitas penggunaannya. Setiap rupiah yang dialokasikan untuk infrastruktur harus diarahkan pada ruas yang memiliki tingkat urgensi tinggi dan memberikan dampak luas terhadap aktivitas masyarakat. Jalan yang menghubungkan sentra pertanian dengan pasar, misalnya, memiliki fungsi strategis karena memengaruhi biaya distribusi hasil produksi. Demikian pula jalan menuju sekolah, fasilitas kesehatan, dan pusat pelayanan pemerintahan yang setiap hari digunakan masyarakat. Penentuan prioritas perlu menggunakan data kondisi jalan sehingga keputusan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan pendekatan tersebut, anggaran yang terbatas tetap dapat menghasilkan dampak yang lebih optimal.
Garut memiliki wilayah yang luas dengan karakter geografis beragam sehingga kebutuhan pembangunan dan pemeliharaan jalan menjadi tantangan tersendiri. Sebagian kawasan berada di wilayah pegunungan dan memiliki jarak cukup jauh dari pusat pemerintahan maupun kegiatan ekonomi utama. Kondisi geografis tersebut membuat biaya pembangunan infrastruktur pada beberapa lokasi dapat lebih tinggi dibandingkan wilayah yang relatif datar. Curah hujan dan potensi pergerakan tanah juga dapat mempercepat kerusakan pada ruas tertentu apabila konstruksi maupun sistem drainase tidak memadai. Karena itu, perencanaan pembangunan jalan perlu mempertimbangkan karakter masing-masing wilayah dan tidak hanya mengejar panjang ruas yang ditangani. Kualitas konstruksi menjadi penting agar jalan memiliki usia pelayanan yang lebih panjang dan tidak membutuhkan perbaikan berulang dalam waktu singkat.
KDM juga mendorong pemerintah daerah menempatkan kebutuhan dasar masyarakat sebagai bagian penting dalam menentukan arah belanja daerah. Infrastruktur jalan termasuk kebutuhan yang memberikan dampak langsung karena digunakan masyarakat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Jalan yang baik dapat memperpendek waktu perjalanan, menekan biaya kendaraan, dan memperlancar distribusi barang serta jasa. Sebaliknya, kerusakan jalan dapat meningkatkan biaya transportasi dan menghambat perkembangan kawasan yang sebenarnya memiliki potensi ekonomi. Karena itu, pembangunan infrastruktur perlu dilihat sebagai investasi yang dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang. Pemerintah kabupaten dituntut mampu menyeimbangkan berbagai kebutuhan tanpa mengabaikan sektor yang memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat.
Persoalan anggaran jalan juga berkaitan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat. Tidak seluruh jalan yang berada di wilayah Garut menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Garut karena status ruas menentukan pihak yang memiliki kewajiban melakukan penanganan. Jalan kabupaten menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten, sedangkan jalan provinsi dan nasional ditangani sesuai kewenangan masing-masing. Kejelasan tersebut penting agar masyarakat mengetahui pihak yang bertanggung jawab ketika terdapat kerusakan pada suatu ruas. Koordinasi antartingkat pemerintahan tetap dibutuhkan karena jaringan jalan saling terhubung dan digunakan sebagai satu kesatuan oleh masyarakat. Penanganan yang terintegrasi dapat mencegah kondisi ketika satu ruas telah diperbaiki tetapi akses penghubungnya masih mengalami kerusakan.
Evaluasi terhadap alokasi anggaran 2026 juga dapat menjadi kesempatan bagi Pemkab Garut untuk menyusun skala prioritas pembangunan secara lebih transparan. Pemerintah dapat memetakan kondisi setiap ruas berdasarkan tingkat kerusakan, volume kendaraan, jumlah masyarakat yang dilayani, serta kepentingannya terhadap kegiatan ekonomi. Ruas dengan kerusakan berat dan tingkat penggunaan tinggi dapat ditempatkan sebagai prioritas dibandingkan jalan yang kondisinya masih relatif baik. Transparansi mengenai alasan pemilihan ruas juga dapat membantu masyarakat memahami keterbatasan kemampuan anggaran pemerintah. Tidak seluruh jalan dapat diperbaiki dalam satu tahun sehingga penanganan harus dilakukan secara bertahap. Yang terpenting, tahapan tersebut memiliki arah yang jelas dan didasarkan pada kebutuhan objektif.
Pembangunan jalan juga perlu disertai sistem pemeliharaan yang konsisten agar anggaran tidak terus terserap untuk memperbaiki kerusakan yang sama. Kerusakan ringan yang tidak segera ditangani dapat berkembang menjadi kerusakan berat dan membutuhkan biaya jauh lebih besar. Pemeriksaan berkala terhadap permukaan jalan, drainase, bahu jalan, serta struktur pendukung dapat membantu mendeteksi masalah sejak awal. Pemerintah daerah perlu menyediakan keseimbangan antara anggaran pembangunan baru dan pemeliharaan jaringan yang telah tersedia. Pendekatan tersebut dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dalam jangka panjang. Infrastruktur yang telah dibangun dengan biaya besar harus dijaga agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat selama mungkin.
Dampak perbaikan jalan terhadap perekonomian Garut juga menjadi pertimbangan penting. Kabupaten tersebut memiliki aktivitas pertanian, perdagangan, pariwisata, serta usaha mikro dan kecil yang sangat bergantung pada kelancaran transportasi. Petani membutuhkan akses yang baik untuk membawa hasil produksi menuju pasar, sementara kawasan wisata membutuhkan konektivitas agar lebih mudah dijangkau pengunjung. Jalan yang berkualitas dapat membantu mengurangi waktu dan biaya distribusi sehingga daya saing produk daerah meningkat. Perbaikan akses juga berpotensi mendorong investasi dan membuka kegiatan ekonomi baru di kawasan yang sebelumnya sulit dijangkau. Karena itu, penentuan prioritas jalan dapat diselaraskan dengan strategi pengembangan ekonomi daerah.
Pemkab Garut perlu menjadikan kritik mengenai ketimpangan anggaran sebagai bahan untuk meninjau kembali struktur belanja yang telah direncanakan. Evaluasi dapat dilakukan dengan melihat program yang masih dapat disesuaikan tanpa mengganggu pelayanan dasar lainnya. Efisiensi pada belanja yang tidak mendesak dapat memberikan ruang fiskal tambahan untuk memperkuat pembangunan infrastruktur. Namun, setiap perubahan tetap harus mengikuti mekanisme penganggaran dan ketentuan yang berlaku agar tidak menimbulkan persoalan administrasi. Pemerintah daerah juga perlu memastikan tambahan anggaran benar-benar diikuti kesiapan perencanaan teknis dan pelaksanaan proyek. Besarnya anggaran tidak akan menghasilkan perbaikan optimal apabila proses pembangunan tidak dilakukan secara berkualitas.
Sorotan KDM terhadap alokasi pembangunan jalan Kabupaten Garut 2026 pada akhirnya menjadi dorongan agar pemerintah daerah kembali menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai dasar penyusunan prioritas anggaran. Infrastruktur jalan memiliki pengaruh luas terhadap mobilitas, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pemerataan pembangunan sehingga penanganannya membutuhkan perencanaan yang serius. Pemkab Garut perlu memetakan ruas berdasarkan tingkat urgensi sekaligus memastikan anggaran digunakan secara efektif dan transparan. Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat juga diperlukan untuk ruas yang berada di luar kewenangan kabupaten. Selain membangun dan memperbaiki jalan, pemeliharaan harus diperkuat agar kualitas infrastruktur dapat bertahan lebih lama. Dengan penataan anggaran yang lebih proporsional, pembangunan jalan pada 2026 diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah di Kabupaten Garut.
