newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 16 September 2026 – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Universitas Republik Indonesia (URI) dirancang membawahi sejumlah lembaga yang berfokus pada pengembangan kepemimpinan dan administrasi pemerintahan. Salah satunya adalah Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang direncanakan mengalami pembaruan dan ditempatkan dalam ekosistem URI. Selain LAN, pemerintah mempertimbangkan pembentukan akademi khusus untuk gubernur, bupati, hingga direktur jenderal. Para pejabat yang akan menduduki posisi strategis nantinya diharapkan memperoleh pembekalan sebelum menjalankan tugas. Prabowo mengaitkan rencana tersebut dengan kebutuhan memperbaiki kualitas sumber daya manusia serta koordinasi di lingkungan pemerintahan. URI diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat proses rekrutmen, evaluasi, dan pembinaan aparatur negara.
Prabowo menjelaskan pemerintah masih menghadapi persoalan kualitas sumber daya manusia serta ketidaksinkronan kerja di sejumlah institusi. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan pembenahan yang tidak hanya menyentuh struktur organisasi, tetapi juga kualitas orang yang menjalankan birokrasi. Pemerintah ingin memastikan calon pemimpin dan administrator negara memiliki kemampuan sesuai tanggung jawab yang akan diberikan. Sistem merit menjadi salah satu prinsip yang ditekankan dalam proses tersebut. Kemampuan, integritas, serta kesiapan menjalankan jabatan akan menjadi bagian penting dalam pengembangan aparatur. Karena itu, URI dirancang memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar penyelenggaraan pendidikan biasa.
Salah satu agenda yang disiapkan adalah pembaruan terhadap LAN. Prabowo menilai lembaga tersebut perlu diperkuat agar pendidikan dan pelatihan aparatur tidak sekadar menjadi formalitas untuk memenuhi persyaratan karier. LAN diharapkan kembali memiliki peran kuat dalam membentuk administrator pemerintahan yang profesional. Penempatannya dalam ekosistem URI dirancang untuk mengintegrasikan proses pendidikan dengan pengembangan kepemimpinan. Pemerintah ingin materi pendidikan benar-benar berkaitan dengan kebutuhan pemerintahan dan persoalan yang dihadapi masyarakat. Pembaruan tersebut masih membutuhkan penataan kelembagaan dan aturan lebih lanjut sebelum diterapkan secara penuh.
URI juga dirancang menjadi tempat menjaring lulusan terbaik dari berbagai perguruan tinggi. Prabowo mengatakan pemerintah ingin melakukan seleksi terhadap lulusan dengan kemampuan tinggi untuk kemudian dipersiapkan menjadi aparatur maupun pemimpin di berbagai lembaga negara. Pendekatan tersebut mengambil inspirasi dari sistem pendidikan administrator publik yang diterapkan di sejumlah negara. Mereka yang terpilih akan memperoleh pendidikan dan pembinaan sebelum ditempatkan pada posisi tertentu. Pemerintah berharap proses tersebut dapat menciptakan jalur pengembangan talenta yang lebih terstruktur. Penempatan pejabat nantinya diharapkan semakin mempertimbangkan kemampuan dan rekam kinerja.
Rencana lain yang disampaikan Prabowo adalah pembentukan Akademi Gubernur dan Akademi Bupati. Akademi tersebut dipertimbangkan sebagai tempat pembekalan bagi kepala daerah sebelum atau ketika menjalankan tanggung jawab pemerintahan. Materinya dapat berkaitan dengan kepemimpinan, administrasi, pengelolaan anggaran, serta pemahaman mengenai kebijakan nasional dan daerah. Prabowo menilai kepala daerah memiliki tanggung jawab besar sehingga membutuhkan kesiapan dalam mengelola pemerintahan. Pembekalan juga diharapkan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Namun, bentuk kelembagaan dan mekanisme pelaksanaan akademi tersebut masih berada dalam tahap pengembangan.
Tidak hanya kepala daerah, Prabowo juga mempertimbangkan pembentukan Akademi Direktur Jenderal. Gagasan tersebut berangkat dari pandangan bahwa pejabat yang menduduki posisi strategis di kementerian harus memiliki kemampuan manajerial dan pemahaman yang kuat terhadap tugasnya. Direktur jenderal memegang peranan penting dalam menerjemahkan kebijakan menteri menjadi program yang dapat dijalankan. Karena itu, pemerintah ingin memastikan mereka mendapatkan pembekalan sebelum memegang jabatan. Evaluasi juga akan tetap dilakukan setelah pejabat menjalankan tugas. Sistem tersebut diharapkan dapat mencegah munculnya pejabat yang sulit dievaluasi hanya karena memiliki posisi kuat dalam birokrasi.
Prabowo menegaskan tidak seharusnya terdapat pejabat birokrasi yang merasa tidak dapat dievaluasi atau ditindak apabila kinerjanya bermasalah. Menurutnya, seluruh aparatur negara harus menjalankan tugas berdasarkan aturan dan arah kebijakan pemerintah. Penguatan sistem evaluasi menjadi penting agar organisasi tidak terlalu bergantung kepada individu tertentu. Pemerintah juga ingin meningkatkan sinkronisasi antara pejabat teknis dengan pimpinan kementerian maupun lembaga. Perbedaan pandangan dalam birokrasi tetap dimungkinkan, tetapi pelaksanaan kebijakan harus berjalan berdasarkan mekanisme pemerintahan yang berlaku. URI dan lembaga di bawahnya dirancang menjadi bagian dari sistem pembinaan tersebut.
Pembentukan URI sebelumnya telah ditandai dengan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur URI pada Juli 2026. Pemerintah menempatkan pengembangan sumber daya manusia sebagai salah satu alasan utama pembentukan lembaga tersebut. URI tidak hanya diarahkan pada pendidikan akademik, tetapi juga pembinaan calon pemimpin dan administrator pemerintahan. Karena cakupannya luas, implementasi rencana tersebut membutuhkan koordinasi dengan kementerian dan lembaga yang selama ini memiliki fungsi pendidikan serta pengembangan aparatur. Penataan kewenangan menjadi penting agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi. Pemerintah juga perlu menentukan mekanisme seleksi, kurikulum, serta standar evaluasi yang akan diterapkan.
Rencana menempatkan LAN hingga akademi kepala daerah dalam ekosistem URI menunjukkan arah pemerintah untuk mengintegrasikan pembinaan aparatur dan kepemimpinan dalam satu sistem. Prabowo ingin proses pengisian jabatan strategis semakin didasarkan pada kompetensi, integritas, dan kesiapan menjalankan tanggung jawab. Akademi Gubernur, Akademi Bupati, dan Akademi Dirjen masih berupa rancangan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut sebelum diterapkan. Pemerintah juga harus menentukan hubungan kelembagaan antara URI dengan institusi yang telah memiliki tugas pengembangan aparatur. Jika rencana tersebut dilanjutkan, tahapan berikutnya akan mencakup penyusunan struktur, mekanisme pendidikan, serta proses evaluasi peserta. Pelaksanaannya akan menjadi bagian dari agenda pemerintah dalam membenahi kualitas sumber daya manusia dan tata kelola birokrasi.
